Pemerintah pusat diminta untuk ikut memenuhi kebutuhan gas transportasi umum di DKI Jakarta. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang hanya 12 unit, mulai kewalahan memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Gas (BBG) yang semakin banyak.

Kita juga mengimbau Pertamina dan PGN bisa saling sinergi untuk mendukung penuh kebutuhan kendaraan BBG‎ di DKI

"Kita juga mengimbau Pertamina dan PGN bisa saling sinergi untuk mendukung penuh kebutuhan kendaraan BBG‎ di DKI," ujar Harris Pindratno, Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta, Jumat (14/8).

Menurut Harris, kebutuhan BBG utama yang ada di DKI Jakarta adalah untuk angkutan umum. Dengan revitalisasi yang dilakukan saat ini, banyak angkutan umum yang sudah mulai mengkonversi armada dari Bahan Bakar Minyak (BBM) ke BBG. "Jakarta udaranya tercemar nomor 3 di dunia, dan 70 persennya itu dari asap yang dikeluarkan mobil angkutan umum. Sekarang mulai banyak dikonversi ke BBG," tuturnya.

Seperti kebutuhan gas perhari untuk Bajaj di Jakarta sekitar 9-10 Liter Setara Premium (LSP). Sementara untuk kendaraan angkutan umum jenis Mikrolet, kebutuhan gas perhari sekitar 17 LSP. "Kebutuhan gas untuk bus Transjakarta tunggal  perhari kira-kira ‎200 LSP. Kalau bus Transjakarta gandeng sekitar 250 LSP perhari," katanya.

Bukan hanya secara pasokan, lanjut Harris, SPBG yang ada di DKI Jakarta pun belum memadai dari sisi kuantitas. Karena yang ada saat ini baru berjumlah 12 unit. "‎Makanya kita mohon dukungan pemerintah untuk segera memenuhi kebutuhan gas Pemprov DKI," tandasnya.